Penegakan Hukum Belum Berpihak pada Penyintas

JAKARTA - Pendampingan untuk korban kejahatan seksual oleh pemerintah dan penegak hukum dinilai belum maksimal. Akses pendampingan yang belum memadai dan orientasi penegakan hukum yang belum mengutamakan perlindungan korban menyebabkan kebanyakan penyintas enggan memperkarakan kejahatan yang dialaminya.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menyoroti cara polisi melakukan penyelidikan dalam kasus kejahatan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya