Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan: KPU Wajib Memberikan Informasi Soal Calon Legislator

Polemik pelarangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak maju dalam Pemilihan Umum 2019 berlanjut. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang semula melarang pencalonan mantan terpidana korupsi.

Kemarin, Tempo mewawancarai Komisioner KPU Wahyu Setiawan soal sikap lembaganya

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya