Buka-bukaan Soal Transaksi Mencurigakan - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Buka-bukaan Soal Transaksi Mencurigakan

Mahfud Md. mulai membeberkan modus-modus dalam transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan sebuah dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 29 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 173057849491.

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mulai membeberkan modus-modus yang ditemukan dalam berbagai transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Satu di antaranya adalah transaksi pembelian barang yang ternyata fiktif. "Setelah dilakukan pembayaran, tapi (barang) tidak pernah dikirim," kata Mahfud dalam rapat bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 30 Maret 2023.

Selain itu, ditem

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Mahfud Md Sri Mulyani Indrawati PPATK

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Nasional

Setelah Pencuri Panik Kepergok
Film

Menebar Gentar, Menguasai Layar Lebar
Ekonomi dan Bisnis

Bauran Kebijakan Penangkal Krisis ASEAN
Ekonomi dan Bisnis

Solusi Terjangkau Transisi Energi

Konten Eksklusif Lainnya

2 November 2024
1 November 2024
31 Oktober 2024
30 Oktober 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.