Tim Kemendagri Gelar Monev di Cilegon

Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim ke Kota Cilegon untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Hal ini dijalankan untuk memaksimalkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi sejak awal tahun. Tim Kemendagri bertemu jajaran Pemerintah Kota Cilegon di Hotel Aston Boutique Cilegon, Banten pada Sabtu, 18 Maret 2023. 

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan bahwa kunjungannya untuk mempercepat realisasi pendapatan Kota Cilegon sejak awal tahun, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri, penanganan dan penganggaran inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan prioritas lainnya. 

Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022 berada di posisi paling rendah dibandingkan realisasi pendapatan provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, capaiannya juga berada di urutan ke-17 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp 1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp 1.886,36 miliar. 

Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon juga berada di posisi paling rendah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp 1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp 2.339,36 miliar. 

Bagaimanapun, Fatoni mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Cilegon dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Cilegon TA 2023. “Apresiasi kepada Kota Cilegon karena data per Maret 2023 realisasi pendapatan paling baik urutan pertama tertinggi secara nasional,” katanya.

Keberhasilan pencapaian realisasi APBD tersebut, Fatoni melanjutkan, bergantung pada leadership, baik dari pimpinan daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja. "Beberapa daerah yang kepala daerahnya punya komitmen umumnya realisasi APBDnya cukup tinggi," kata dia. 

Ia pun menekankan bahwa daerah perlu menyusun jadwal secara berkala mengenai monev realisasi APBD. Bila perlu dilakukan rutin per triwulan dalam rangka menggenjot realisasi APBD. Perlu juga dibuat jadwal kegiatan, rencana kegiatan, dan penarikan atau pencairan. 

Percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, upaya tersebut juga dapat memacu peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi. 

“Realisasi penting awal tahun agar uang beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun. Mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tuturnya.