Holding Industri Pertahanan Berikan Manfaat pada Ekosistem

Subang – Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN) mempunyai target untuk segera membentuk Holding BUMN Industri Pertahanan pada tahun 2021. Tujuan penggabungan ini adalah agar industri pertahanan dalam negeri dapat lebih fokus memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) nasional. 

“Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan memberikan manfaat tidak hanya bagi BUMN anggota, negara atau pemerintah, tapi juga para pemangku kepentingan lainnya dan ekosistem pertahanan secara keseluruhan,” kata Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Mansury saat Focus Group Discussion (FGD) Chapter II BUMN Industri Pertahanan yang bertajuk Menjawab Tantangan Kebutuhan Pemenuhan Alpalhankam Nasional melalui Proses Elaborasi atas Regulasi dan Kebijakan Terhadap Rencana Pengembangan Kemampuan dan Ekosistem Industri Pertahanan Nasional, Kamis, 10 Juni 2021.

Sementera itu, Wakil Menteri Pertahanan dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan.  Ia menuturkan, pihaknya akan terus memberikan dukungan untuk rencana Induk Klaster Indhan ini.

“Dukungan juga dalam bentuk peningkatan skala dan penguatan posisi di pasar Alpalhankam Nasional dengan mengutamakan penggunaan produk buatan BUMN Indhan yang berkualitas,” dia.

FGD yang dikemas dalam Indonesia Defence Club (IDC) Ini juga menghasilkan kesepahaman yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan seperti Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Maritim dan Invetasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Univesitas Pertahanan dan para Direktur Utama BUMN Industri Pertahanan.

Menurut Ketua Organizing Committee BUMN Industri Pertahanan Bobby Rasyidin, kesepahaman ini sangat penting untuk memuluskan cita-cita kemandirian industri pertahanan Indonesia.   Menurutnya, dengan strategic holding, BUMN Industri Pertahanan akan mampu meningkatkan kemampuan secara bisnis maupun teknologi untuk memenuhi kebutuhan alpalhankam nasional. “Selain itu, perseroan sektor alutsista juga memiliki pengalaman dan kemampuan berkolaborasi dengan pihak swasta,” ujarnya.

Staff Ahli Wakil Menteri Pertahanan Andika mengatakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan peraturan mengenai industri pertahanan perlu ada satu program bersama yang konkrit di setiap matra sebagai pilot project untuk implementasi harmonisasi Industri Pertahanan.

"Melalui pembentukan holding, industri pertahanan akan berada di bawah brand yang baru yaitu Defend ID. Dengan brand image yang baru, diharapkan Industri Pertahanan akan mampu menunjukkan kapabilitasnya dalam menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi," kata Andika.

Rangkaian FGD ini merupakan langkah BUMN Industri Pertahanan untuk berkonstribusi lebih terhadap pemenuhan  alpalhankam secara berkelanjutan. Sehingga, Industri Pertahanan Nasional semakin mandiri dan maju, serta dapat membantu meningkatkan perekonomian Nasional melalui nilai tambah dari hasil produksi Industri Pertahanan.