Rancangan KUHP Rentan Gugatan

JAKARTA - Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berpotensi menuai gugatan. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan masih banyaknya pasal bermasalah dalam Rancangan KUHP yang mengancam demokrasi sehingga layak dipersoalkan. "Pasal-pasal itu bertentangan dengan konstitusi, sehingga kami akan bersiap melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya