Indonesia Perlu Undang-Undang Penyadapan

JAKARTA Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyatakan pemberian wewenang penyadapan tanpa izin pengadilan kepada lembaga intelijen rawan disalahgunakan. Karena itu, tata cara penyadapan harus diatur dalam undang-undang tersendiri.

"Jangan sampai penyadapan dipakai untuk mematai-matai lawan politik yang mengkritik keras penguasa," kata Deputi Senior Elsam Zainal Abidin dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, kemarin

Elsam memberi tanggap

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya