Pemerintah Provinsi Anggap Data Komnas HAM Dangkal

MAKASSAR -- Pemerintah Sulawesi Selatan menyatakan tidak setuju atas peringkat keenam yang diberikan untuk masalah dugaan pelanggaran hak asasi di Sulawesi Selatan. Sekretaris Pemerintah Provinsi Andi Muallim menilai data pengaduan yang diperoleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terlalu dangkal dalam pemberian peringkat tersebut. "Banyak pengaduan bukan berarti banyak pelanggaran," ujar Mualim saat membuka "Workshop HAM" di Makassar kem

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya