Alumnus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bergabung dengan Tempo sejak 2018. Anggota Aliansi Jurnalis Independen ini meliput isu hukum, politik nasional, dan internasional
Konten
Geger Omnibus Law Kebudayaan
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menggagas konsep omnibus law kebudayaan. Menuai kritik karena itu bukan hal mendesak.
Nasional Edisi : Rabu, 6 November 2024
Tergesa-gesa Omnibus Law Kebudayaan
Menteri Kebudayaan berencana membuat omnibus law Kebudayaan. Pembuatan undang-undang lewat konsep omnibus masih kontroversial.
Nasional Edisi : Rabu, 6 November 2024
Seberapa Penting Dukungan Kepala Desa dalam Pilkada?
Kepala desa acap ramai-ramai mendukung kandidat kepala daerah. Untuk apa?
Nasional Edisi : Sabtu, 2 November 2024
Marak Mobillisasi Kepala Desa untuk Mendukung Kandidat Pilkada
Mobilisasi kepala desa mulai marak dalam Pilkada 2024. Bawaslu menemukan 195 pelanggaran netralitas aparatur sipil negara.
Nasional Edisi : Sabtu, 2 November 2024
Saling-Silang Melanjutkan Kurikulum Merdeka Warisan Nadiem Makarim
Kurikulum Merdeka warisan Menteri Nadiem Makarim masih menjadi polemik. Menteri yang baru ingin mengkaji ulang.
Nasional Edisi : Rabu, 30 Oktober 2024
Menteri Berganti, Kurikulum Pendidikan Juga: Apa yang Salah?
Sejak reformasi, dunia pendidikan Indonesia telah mengalami empat kali pergantian kurikulum. Apa saja kurikulum yang dipakai?
Nasional Edisi : Rabu, 30 Oktober 2024
Solusi Mencegah Sengkarut Penerimaan Siswa Baru yang Terus Berulang
Proses Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) kerap bermasalah saban tahun. Sejumlah kalangan merekomendasikan beberapa solusi.
Nasional Edisi : Selasa, 29 Oktober 2024
Kolaborasi Mengungkap Kecurangan Sistem PPDB
Banyak orang tua siswa bersedia membeberkan kecurangan PPDB asalkan identitasnya dirahasiakan.
Nasional Edisi : Selasa, 29 Oktober 2024
Kegagapan Menteri Baru di Kabinet Baru
Kementerian baru dalam kabinet Prabowo disibukkan oleh urusan internal, seperti kantor, sumber daya manusia, dan anggaran.
Nasional Edisi : Kamis, 24 Oktober 2024
Mimpi Gerak Cepat Kabinet Prabowo
Kabinet Prabowo Subianto terdiri atas 48 kementerian, hasil pemisahan kementerian. Kabinet besar itu bakal bergerak lamban.
Nasional Edisi : Kamis, 24 Oktober 2024
Ketika Rapor Merah Jokowi Berlanjut ke Prabowo
Masyarakat sipil mencatat sederet dosa pemerintahan Jokowi. Mereka pesimistis pemerintahan Prabowo dapat menuntaskannya.
Nasional Edisi : Minggu, 20 Oktober 2024
Dosa Pemerintahan Jokowi Jadi Pekerjaan Rumah Prabowo
Masyarakat sipil mengungkap sederet dosa pemerintahan Jokowi, dari pelemahan KPK hingga kegagalan menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Nasional Edisi : Minggu, 20 Oktober 2024
Maju-Mundur PDIP Berkoalisi dengan Prabowo
Pertemuan Megawati dan Prabowo tak kunjung terjadi menjelang pelantikan. Kubu PDIP terpecah soal oposisi atau koalisi.
Nasional Edisi : Jumat, 18 Oktober 2024
Pasang-Surut Hubungan Megawati-Prabowo
Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dinilai untuk menormalisasi hubungan. Bagaimana riwayat hubungan mereka?
Nasional Edisi : Jumat, 18 Oktober 2024
Apa Mudarat Kabinet Besar Prabowo Subianto
Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet besar. Apa konsekuensinya?
Nasional Edisi : Senin, 14 Oktober 2024
Bagaimana Kabinet Prabowo Menampung Jatah Menteri
Kementerian pada kabinet Prabowo bakal berjumlah antara 44 hingga 46. DPR juga akan menyesuaikan jumlah komisi.
Nasional Edisi : Senin, 14 Oktober 2024
Berebut Suara Pilkada dengan Menjual Nama Prabowo Subianto
Sejumlah calon kepala daerah memasang gambar Prabowo Subianto pada baliho. Siasat ini tak serta-merta mengerek elektabilitas.
Nasional Edisi : Sabtu, 12 Oktober 2024
Strategi Pasangan Calon di Daerah Membonceng Popularitas Prabowo Subianto
Para calon kepala daerah melancarkan beragam strategi demi mendulang suara dalam pilkada. Berharap Prabowo ikut berkampanye.
Nasional Edisi : Sabtu, 12 Oktober 2024
Setelah Mafia Gelar Profesor: Pengangkatan Guru Besar Berubah
Mendikbudristek menerbitkan Peraturan Nomor 44 Tahun 2024 setelah skandal guru besar. Upaya koreksi aturan bermasalah?
Nasional Edisi : Selasa, 8 Oktober 2024
Aturan Baru Dosen dan Profesor Kehormatan
Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 memperluas otonomi perguruan tinggi. Otonomi akan sia-sia tanpa integritas akademik.