Pemerintah Kota Bogor harus lebih cepat mendorong penyelesaian sengkarut pembangunan GKI Yasmin melalui dialog yang diperluas, dengan melibatkan kelompok umat gereja yang masih menolak tawaran untuk pindah lokasi.
Lonjakan angka kasus Covid-19 terjadi setelah Lebaran. Dipengaruhi inkonsistensi kebijakan dan rendahnya kedisiplinan warga.
DPR dan pemerintah pusat seharusnya mendengarkan keberatan Majelis Rakyat Papua atas revisi UU Otonomi Khusus Papua. Pemaksaan agenda Jakarta hanya akan meruntuhkan kepercayaan dan memperluas antipati rakyat Papua.
Universitas Pertahanan memberikan gelar profesor kehormatan untuk mantan Presiden Megawati. Menyalahi esensi akademik mengenai status guru besar.
Utang perusahaan negara melambung tinggi. Saatnya pemerintah mengerem proyek ambisius yang membebani keuangan BUMN.
Pemerintah perlu mengambil keputusan sesegera mungkin ihwal nasib PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Opsi apa pun yang dipilih, termasuk melikuidasi Garuda, haruslah berdasarkan kalkulasi bisnis yang realistis, bukan pertimbangan politis.
Pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Rawan disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi.
Mundurnya sejumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Banten menimbulkan tanda tanya soal loyalitas mereka pada kepentingan publik. Solidaritas yang salah tempat.
Di tengah kondisi keuangan yang morat-marit akibat pandemi, penggunaan Rp 1.760 triliun untuk pembelian senjata merupakan kebijakan ngawur. Pengadaannya pun beraroma kolusi.
RESTRUKTURISASI merupakan langkah paling masuk akal dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia. Perusahaan penerbangan pelat merah itu tidak mungkin bertahan tanpa perubahan radikal.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi merupakan langkah mubazir. Presiden Jokowi semestinya mengoptimalkan Kementerian Investasi yang baru dibentuk untuk memperbaiki kemudahan usaha di Tanah Air.
Pemecatan terhadap 51 pegawai KPK pasti merintangi penyidikan sejumlah kasus korupsi kelas kakap. Tak perlu lagi bersandiwara seolah-olah pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas pemerintah.
Bukannya menghapus pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah malah menambah dan memperluasnya. Efektif membungkam suara kritis.
Pemerintah seharusnya tidak mengobral program pengampunan pajak. Rencana tax amnesty jilid II yang muncul dadakan perlu diwaspadai.
Sikap Kementerian Luar Negeri yang menolak resolusi Responsibility to Protect (R2P) and the Prevention of Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing, and Crimes Against Humanity menjadi agenda tahunan tetap PBB sungguh memalukan.
Pemerintah harus segera merumuskan aturan untuk menangkal praktik perdagangan curang, tapi tetap memberi ruang bagi e-commerce untuk berkembang.
Sebanyak 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan untuk sementara lolos dari pemecatan. Tidak ada jaminan mereka kembali ke posisi semula.
Sengketa berkepanjangan Palestina dan Israel sudah seperti film perang horor yang diputar berulang-ulang.
Penyakit itu tak juga sembuh: kebijakan yang tak padu dalam mengendalikan penyebaran virus corona. Pada saat perjalanan mudik dilarang, misalnya, tempat-tempat wisata diizinkan beroperasi, sehingga memancing banyak orang berkumpul.
Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya tidak suka-suka melimpahkan penyidikan perkara ke kepolisian. Agar tidak menutup peluang membongkar kasus korupsi yang lebih besar serta mencegah kejahatan serupa di kemudian hari.
Pemerintah jangan sampai lengah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 saat masa libur Lebaran 2021.
Gaduh seputar bipang Ambawang, yang semula hanya urusan keseleo lidah, menunjukkan problem yang lebih serius: buruknya koordinasi antar-pejabat pemerintah.
Penyidik KPK berintegritas disingkirkan melalui tes akal-akalan wawasan kebangsaan.
Tak siapnya kurikulum dan buruknya kualitas tenaga pendidik bisa mengganggu rencana ekspansi sekolah vokasi. Penyerapan lulusannya juga masih bermasalah.
Dengan tetap berlakunya Undang-Undang KPK hasil revisi, sukar untuk mengharapkan KPK bisa memberantas korupsi seperti sediakala. Undang-Undang KPK baru pun menjadi alat untuk menyingkirkan sejumlah pegawai yang berintegritas.
Kerumunan besar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu-Minggu lalu menunjukkan kalang kabutnya pemerintah. Kerumunan itu terjadi tepat di tengah meningkatnya jumlah wilayah zona merah dan kasus Covid-19 di Jakarta.
Penggunaan alat tes usap antigen bekas di Bandara Kualanamu berpotensi menularkan virus ke banyak orang. Sulit dibayangkan, kejahatan itu berlangsung di tempat yang semestinya menjaga profesionalisme dan dilakukan oleh petugas resmi dari perusahaan negara.
Penetapan kelompok bersenjata di Papua sebagai organisasi teroris tak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, keputusan itu memberi jalan bagi aparat keamanan berbuat sewenang-wenang.
Aksi polisi meringkus tokoh Front Pembela Islam Munarman terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan. Hak tersangka harus dihormati.
Kita patut mengutuk tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Brigadir Jenderal I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, juga setiap nyawa yang hilang akibat konflik di Papua.
Euforia setelah vaksinasi, apalagi sampai abai terhadap protokol kesehatan, bisa membuat penularan Covid-19 semakin tidak terkendali.
Negara sepantasnya memberikan penghargaan kepada 53 prajurit dan awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang gugur. Yang tak kalah penting, pemerintah harus melakukan banyak pembenahan di sektor pertahanan agar pengorbanan para prajurit itu tak sia-sia.
Seorang penyidik KPK asal kepolisian kedapatan menjadi makelar kasus di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Menambah bukti nyata pelemahan KPK.
Hasil investigasi Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan Fathur Rokhman melakukan plagiarisme. Menteri Nadiem Makarim harus bertindak.
Kesepakatan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan TNI Angkatan Darat tak membereskan banyak persoalan seputar vaksin Nusantara. Hanya jalan tengah untuk menyelamatkan banyak muka.
Penyelundupan benur lobster yang marak terjadi belakangan semestinya bisa ditangkal jika pemerintah lebih kreatif melakukan upaya pencegahan.
Dua pembuat konten dihukum delapan bulan penjara karena mengunggah video yang menyebut personel kepolisian menunggak pajak kendaraan bermotor. Hakim menyatakan keduanya mencemarkan nama kepolisian.
Sarat masalah dan tak sesuai dengan kaidah medis, uji coba vaksin Nusantara yang digagas bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tak layak dilanjutkan. Pemerintah lebih baik berfokus ke program vaksinasi yang sudah jelas, sembari mendorong percepatan pengembangan vaksin Merah Putih.
Pembentukan Detasemen Kawal Khusus untuk mendampingi kunjungan tamu kenegaraan di Kementerian Pertahanan terasa mengada-ada. Presiden Jokowi tak boleh tinggal diam.
Pemerintah tak perlu jemawa mengklaim keberhasilan merebut Taman Mini Indonesia Indah dari tangan Yayasan Harapan Kita.
Penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berulang kali gagal setelah proses izinnya menjadi semakin panjang. Dominasi pejabat polisi di KPK juga membuat kondisi semakin runyam.
Putusan peninjauan kembali yang membebaskan pengacara Lucas menunjukkan betapa payahnya komitmen sebagian hakim agung atas pemberantasan korupsi. Sebelumnya, majelis hakim pengadilan pertama sampai kasasi menyatakan Lucas bersalah karena merintangi penegakan hukum.
Pemerintah Indonesia seharusnya tidak defensif dalam menanggapi temuan Pelapor Khusus PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Lebih baik melakukan instrospeksi dan evaluasi.
Keputusan pemerintah memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari Kementerian Riset dan Teknologi lebih diwarnai kepentingan politis ketimbang teknokratik. Banyak riset penting bisa terganggu.
Presiden Joko Widodo seharusnya menyetop proyek mercusuar ibu kota baru.
Dua aksi teror yang terjadi Makassar dan Jakarta menunjukkan betapa ganasnya penyebaran paham radikal terhadap kelompok perempuan.
Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya tidak menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk tersangka kasus korupsi BLBI Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Bersandar pada putusan Mahkamah Agung yang cacat logika dan etika.
Pertamina menderita kerugian ratusan miliar rupiah setelah tangki minyaknya di Balongan, Indramayu, meledak. Standar keselamatan kerja perusahaan itu harus diperbaiki.
Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional menunjukkan indikasi kegagalan dalam pengelolaan uang negara.
Polisi perlu segera membongkar jaringan pelaku pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari.
Nurhadi adalah jurnalis yang gigih, tak mudah menyerah, dan kreatif. Ia selalu berusaha keras memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang jelas dan berimbang. Penyekapan kontributor Tempo di Jawa Timur ketika mengejar bahan peliputan kasus korupsi pajak itu merupakan serangan terhadap kepentingan publik.
Lebih dari dua dasawarsa setelah reformasi, institusi kepolisian masih menunjukkan wajah yang represif.
Rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengkategorikan gerakan Papua merdeka sebagai kelompok teroris bisa memperkeruh keadaan di Papua. Menunjukkan ketidakpahaman pemerintah perihal akar masalah di sana.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terbelit problem serius: biayanya membengkak 23 persen atau sekitar Rp 20 triliun. Proyek tersebut kini menjadi simalakama bagi pemerintahan Jokowi. Jika diteruskan, pemerintah harus siap-siap menambal biayanya.
Pemerintah seperti tak pernah belajar memperbaiki cara komunikasi di tengah pandemi Covid-19. Contoh buruk terbaru adalah pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal mudik Lebaran tahun ini.
Kekecewaan pemain bulu tangkis Indonesia yang gagal bertanding hingga akhir dalam kejuaraan All England 2021 bisa dimengerti. Namun masalah teknis akibat penerapan protokol kesehatan oleh pemerintah Inggris itu tak perlu direspons berlebihan.
Rencana impor beras kembali memantik polemik hingga silang pendapat di antara anggota kabinet Jokowi. Buah dari kegagalan pemerintah memperbaiki tata kelola komoditas pangan strategis ini.
Aksi polisi memaksa warga meminta maaf atas kritik kepada pejabat publik jelas membahayakan kebebasan berekspresi. Rencana polisi meminta warga memata-matai warga lain tak kalah berbahaya.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka seiring dengan munculnya kembali rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia terancam makin merosot.
Presiden Joko Widodo harus segera menganulir regulasi yang mengeluarkan abu batu bara dari kategori limbah berbahaya dan beracun.
Diskon besar vonis untuk bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, menjadi preseden buruk bagi pemberantasan mafia peradilan. Alih-alih menjatuhkan hukuman berat, hakim malah membuat pertimbangan sesat yang membela terdakwa dagang perkara.
Tes kepegawaian karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparat sipil negara (ASN) pada 9-10 Maret lalu sangat tidak profesional. Bagian dari babak lanjutan pelemahan KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus menggulung habis para penjahat dalam pembelian lahan di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Komplotan mafia tanah itu diduga sudah berkali-kali menggasak uang negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh memberi ampun kepada perusahaan yang terlibat penyuapan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak.
Cara pemerintah merespons kemelut Partai Demokrat menunjukkan rendahnya komitmen dalam merawat demokrasi. Indikasi paling jelas keterlibatan pemerintah dalam perpecahan Partai Demokrat adalah posisi Moeldoko yang merupakan bagian dari lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo.
Ini bukan film horor murahan, melainkan dagelan hukum dalam perkara penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) pada Desember tahun lalu.
LANGKAH pemerintah menganulir perizinan investasi minuman keras semakin menunjukkan lemahnya proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan Joko Widodo.
Setahun setelah pagebluk melanda dunia, saatnya menengok ke belakang dan mengevaluasi diri. Wabah Covid-19 menunjukkan watak asli kekuasaan di negeri ini.
Kematian tiga orang akibat ditembak polisi mabuk di Cengkareng menunjukkan lemahnya pengawasan senjata api. Markas Besar Kepolisian juga perlu membenahi mental anggotanya.
Kasus dugaan korupsi Nurdin Abdullah merupakan bukti mutakhir dari praktik klientelisme. Manajemen partai politik yang korup telah merusak demokrasi Indonesia.
Pemerintah pusat harus memegang kendali dalam mitigasi bencana dan upaya memperbaiki lingkungan.
Kasus penistaan agama petugas yang memandikan jenazah pasien Covid-19 akhirnya dihentikan. Polisi seharusnya tak bergerak dengan dalil agama.
Pemerintah sebaiknya tak buru-buru mengklaim telah serius membantu UMKM yang terpukul oleh pandemi Covid-19. Besarnya anggaran negara untuk menolong UMKM bukanlah segalanya.
Pemerintah tidak boleh membiarkan ada klaim dini khasiat vaksin Nusantara temuan mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto.
Selain memperbaiki tutupan hutan, usaha mengendalikan banjir juga mesti dilakukan dengan memperbanyak penampungan air.
Kasus Kepala Kepolisian Sektor Astana Anyar, Bandung, yang ketahuan mengkonsumsi narkotik bersama sebelas anak buahnya merupakan aib yang mencoreng wajah Korps Bhayangkara.
Konflik di Papua yang sudah menahun sulit diselesaikan jika pemerintah tetap memilih pendekatan kekerasan sebagai solusi utama.
Pada masa Jokowi, Undang-Undang ITE lebih sering digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.
Vaksinasi mandiri harus berada dalam koridor program vaksinasi nasional. Komersialisasi vaksin tak boleh terjadi.
Tindakan polisi menangkap Zaim Saidi, penggagas Pasar Muamalah di Depok, overdosis dan ketinggalan zaman.
Jika tak mau terus merugi, Garuda Indonesia harus segera menghentikan sewa pesawat Bombardier CRJ1000 NextGen. Bermasalah sejak awal.
Polisi harus mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap saksi ataupun tersangka dalam pemeriksaan.
Memburuknya indeks demokrasi Indonesia telah menampar pemerintahan Joko Widodo. Sekecil apa pun kemunduran tersebut harus mendapat perhatian serius.
Pejabat pemerintah, dari pusat sampai daerah, masih tampak kebingungan harus berbuat apa. Gonta-ganti kebijakan dan coba-coba jurus penanganan pandemi terus terjadi, tanpa arah yang jelas.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak sepatutnya melibatkan diri dalam kisruh internal Partai Demokrat. Selain merendahkan institusi kepresidenan, pelemahan partai oposisi merugikan demokrasi.
Pemilihan kepala daerah di negeri ini ternyata bisa dibikin seperti pertandingan sepak bola. Mau menang mudah, tinggal datangkan pemain asing dan ikutkan dia dalam kompetisi.
Bagai menepuk air di dulang, tepercik ke wajah sendiri. Ketika Presiden Jokowi mengkritik cara penanganan pandemi Covid-19, ia sebenarnya menyalahkan dirinya sendiri.
Pro-kontra perubahan jadwal pemilihan kepala daerah 2024 merupakan wujud kepentingan politik sesaat. Para politikus yang mendukung dan yang menolak revisi memiliki argumentasi berbeda tapi dengan semangat yang sama: meraih kekuasaan lewat pemilihan umum (pemilu) tiga tahun lagi.
Menurunnya indeks persepsi korupsi adalah tanda mutakhir yang menunjukkan kecenderungan mundur itu.
RUU Pemilu melarang bekas anggota PKI dan HTI menjadi peserta pemilu.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur komponen cadangan untuk pertahanan negara harus segera direvisi. Berbahaya untuk hak asasi manusia dan demokrasi.
Pemaksaan mengenakan jilbab merupakan bentuk intoleransi dan pelanggaran atas sederet aturan.
Tim ekonomi Presiden Joko Widodo harus menghitung ulang efektivitas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diklaim mampu menarik dana besar dari luar negeri.
Pemerintah bisa disebut telah gagal melindungi warga negaranya.
Gagasan calon Kepala Polri, Listyo Sigit Prabowo, membangkitkan kembali zombi pam swakarsa bisa mendatangkan banyak mudarat.
Pengusutan korupsi dana bantuan sosial dalam program penanggulangan wabah Covid-19 di Kementerian Sosial mesti sampai ke segala lini.
Banyak pasien Covid-19 tidak tertangani di rumah sakit yang kewalahan menangani lonjakan angka kasus positif. Pemerintah perlu bergerak cepat.
