Editorial
Di Atas Kertas Bantuan UMKM
Pemerintah sebaiknya tak buru-buru mengklaim telah serius membantu UMKM yang terpukul oleh pandemi Covid-19. Besarnya anggaran negara untuk menolong UMKM bukanlah segalanya.
Pemerintah sebaiknya tak buru-buru mengklaim telah serius membantu UMKM yang terpukul oleh pandemi Covid-19. Besarnya anggaran negara untuk menolong UMKM bukanlah segalanya.
Pemerintah tidak boleh membiarkan ada klaim dini khasiat vaksin Nusantara temuan mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto.
Selain memperbaiki tutupan hutan, usaha mengendalikan banjir juga mesti dilakukan dengan memperbanyak penampungan air.
Kasus Kepala Kepolisian Sektor Astana Anyar, Bandung, yang ketahuan mengkonsumsi narkotik bersama sebelas anak buahnya merupakan aib yang mencoreng wajah Korps Bhayangkara.
Konflik di Papua yang sudah menahun sulit diselesaikan jika pemerintah tetap memilih pendekatan kekerasan sebagai solusi utama.
Pada masa Jokowi, Undang-Undang ITE lebih sering digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.
Vaksinasi mandiri harus berada dalam koridor program vaksinasi nasional. Komersialisasi vaksin tak boleh terjadi.
Tindakan polisi menangkap Zaim Saidi, penggagas Pasar Muamalah di Depok, overdosis dan ketinggalan zaman.
Jika tak mau terus merugi, Garuda Indonesia harus segera menghentikan sewa pesawat Bombardier CRJ1000 NextGen. Bermasalah sejak awal.
Polisi harus mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap saksi ataupun tersangka dalam pemeriksaan.
Memburuknya indeks demokrasi Indonesia telah menampar pemerintahan Joko Widodo. Sekecil apa pun kemunduran tersebut harus mendapat perhatian serius.
Pejabat pemerintah, dari pusat sampai daerah, masih tampak kebingungan harus berbuat apa. Gonta-ganti kebijakan dan coba-coba jurus penanganan pandemi terus terjadi, tanpa arah yang jelas.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak sepatutnya melibatkan diri dalam kisruh internal Partai Demokrat. Selain merendahkan institusi kepresidenan, pelemahan partai oposisi merugikan demokrasi.
Pemilihan kepala daerah di negeri ini ternyata bisa dibikin seperti pertandingan sepak bola. Mau menang mudah, tinggal datangkan pemain asing dan ikutkan dia dalam kompetisi.
Bagai menepuk air di dulang, tepercik ke wajah sendiri. Ketika Presiden Jokowi mengkritik cara penanganan pandemi Covid-19, ia sebenarnya menyalahkan dirinya sendiri.
Pro-kontra perubahan jadwal pemilihan kepala daerah 2024 merupakan wujud kepentingan politik sesaat. Para politikus yang mendukung dan yang menolak revisi memiliki argumentasi berbeda tapi dengan semangat yang sama: meraih kekuasaan lewat pemilihan umum (pemilu) tiga tahun lagi.
Menurunnya indeks persepsi korupsi adalah tanda mutakhir yang menunjukkan kecenderungan mundur itu.
RUU Pemilu melarang bekas anggota PKI dan HTI menjadi peserta pemilu.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur komponen cadangan untuk pertahanan negara harus segera direvisi. Berbahaya untuk hak asasi manusia dan demokrasi.
Pemaksaan mengenakan jilbab merupakan bentuk intoleransi dan pelanggaran atas sederet aturan.
Tim ekonomi Presiden Joko Widodo harus menghitung ulang efektivitas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diklaim mampu menarik dana besar dari luar negeri.
Pemerintah bisa disebut telah gagal melindungi warga negaranya.
Gagasan calon Kepala Polri, Listyo Sigit Prabowo, membangkitkan kembali zombi pam swakarsa bisa mendatangkan banyak mudarat.
Pengusutan korupsi dana bantuan sosial dalam program penanggulangan wabah Covid-19 di Kementerian Sosial mesti sampai ke segala lini.
Banyak pasien Covid-19 tidak tertangani di rumah sakit yang kewalahan menangani lonjakan angka kasus positif. Pemerintah perlu bergerak cepat.
Sudah saatnya pemerintah tidak lagi menjadikan tingginya curah hujan sebagai alasan tunggal banjir besar yang melanda sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sejak Rabu hingga Ahad pekan lalu.
Di bawah Juliari Peter Batubara, "bansos" berubah menjadi bancakan sosial. Bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 itu ditengarai dibagi-bagi ke segelintir koleganya ketika politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menjadi Menteri Sosial.
Ancaman pemerintah memenjarakan penolak vaksin merupakan langkah kontraproduktif dalam menangani pandemi Covid-19.
Cara pemerintah mensosialisasikan pentingnya vaksinasi massal tidak menjawab keraguan sebagian orang. Perlu membangun kepercayaan publik.
Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada Sabtu, 9 Januari lalu, menampar dunia penerbangan kita. Pengawasan terhadap pengoperasian penerbangan harus diperketat.
Tidak terangnya sikap Presiden Joko Widodo soal kriteria Kapolri baru yang dia inginkan memberi ruang bagi para kandidat untuk bermanuver dengan berbagai cara.
Dugaan pembunuhan di luar hukum oleh polisi dan kepemilikan senjata ilegal oleh anggota FPI penting diusut. Pekerjaan rumah pertama Kepala Polri yang akan ditunjuk Jokowi.
Ketika pandemi Covid-19 semakin ganas, pemerintah masih saja bermain-main dengan istilah. Kali ini, pemerintah memakai istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), bukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang lebih dulu berlaku.
Membesarnya struktur Komisi Pemberantasan Korupsi semakin menegaskan ada yang keliru dari tata kelola organisasi di lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo seperti memutar mundur jarum hukum Indonesia ketika mengesahkan peraturan pemerintah tentang tata cara hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual.
PEMERINTAH harus berhati-hati dalam menjalankan vaksinasi Covid-19. Tak perlulah sambutan yang berlebihan atas datangnya vaksin tersebut, karena pekerjaan berat masih menghadang, yaitu memastikan keselamatan masyarakat dalam proses vaksinasi.
Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Front Pembela Islam (FPI) merupakan wujud penggunaan kekuasaan yang berlebihan.
Keputusan pemerintah melarang segala aktivitas dan atribut yang berkaitan dengan FPI sesungguhnya tak menyelesaikan masalah yang lebih mendasar.
PEMERINTAH seperti tak pernah belajar dari pandemi yang telah berlangsung hampir sepuluh bulan. Kebijakan yang diambil serba grabak-grubuk, termasuk dalam hal pelarangan warga negara asing masuk Indonesia.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berjanji melindungi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah. Kita berharap menteri baru membuktikan janjinya menjadi kenyataan.
Menteri Sosial Tri Rismaharini tak cukup berjanji mengubah semua jenis bantuan sosial menjadi bantuan non-tunai yang akan ditransfer ke rekening penerima. Risma perlu bekerja keras agar bantuan sosial tepat sasaran dan bebas penyelewengan.
Langkah Presiden Joko Widodo merombak kabinet belum sepenuhnya memberi harapan bakal ada perbaikan dalam organisasi pemerintahan.
Ketika pertama kali memimpin rapat Kabinet Indonesia Maju setahun yang lalu, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa semua pembantunya tak boleh punya visi dan misi sendiri-sendiri.
Mahkamah Agung sebaiknya mencabut kembali Peraturan tentang Protokol Persidangan yang baru diterbitkan. Peraturan MA itu bertentangan dengan asas peradilan yang terbuka untuk umum. Selain itu, aturan tersebut mempersempit ruang pengawasan publik terhadap peradilan.
Rencana reshuffle yang kabarnya hendak diumumkan pekan ini semestinya tak sekadar buat mengisi dua kursi yang kosong. Presiden Jokowi perlu menata ulang kabinet, termasuk menajamkan prioritas pemerintahannya.
Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan vaksin Covid-19 sudah tepat.
Menteri Luhut Pandjaitan memerintahkan para kepala daerah mengendalikan penularan Covid-19 menjelang libur Natal dan tahun baru. Instruksi percuma jika tak bisa konsisten.
Pemerintah pusat keliru meminta daerah mengurangi jumlah swab test. Kepercayaan dunia kepada Indonesia bisa kian turun.
Pemerintah mesti mengkaji ulang rencana komersialisasi vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kepada sebagian rmasyarakat. Ini pengabaian amanat konstitusi memberikan perlindungan untuk segenap bangsa.
Bekas luka tembak pada enam jenazah anggota Front Pembela Islam (FPI)—seperti dijelaskan keluarganya di depan Komisi III DPR—menunjukkan betapa brutalnya aparat yang menghabisi mereka. Negara harus menghentikan kekerasan oleh aparat yang terus berulang.
Tak lama lagi, Jokowi akan menjadi presiden pertama Indonesia yang memiliki anak dan menantu yang menjabat wali kota. Tudingan bahwa Jokowi memainkan politik dinasti pun tak mudah dibantah.
Sebagai aparat negara, kepala lembaga pemasyarakatan diharamkan menerima pemberian, terlebih dari narapidana.
Polisi harus jujur dan terbuka mengungkapkan kronologi penembakan anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Penembakan di luar peradilan melanggar hak asasi manusia.
Euforia menyambut vaksin yang belum tentu andal hanya akan menciptakan rasa aman publik yang palsu.
KPK menyebutkan Menteri Sosial Juliari Batubara mengutip Rp 10 ribu per kemasan bantuan sosial di Jabodetabek. Dengan perkiraan 12 kali penyaluran dan masing-masing 1,9 juta kemasan sejak April lalu, total pungutan itu bernilai jumbo: Rp 228 miliar.
Yang seharusnya membuat kita lebih waspada: laju sebaran virus semakin cepat dengan 50 ribu kasus terjadi hanya dalam kurun waktu 10 hari.
Presiden Joko Widodo membubarkan sepuluh lembaga negara melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020. Pembubaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menimbulkan masalah baru.
Selama ini, pertanggungjawaban dana sosialisasi dan kunjungan kerja mereka pun amburadul. Tidak layak mereka meminta naik gaji dan tunjangan.
Sebelum menjadi semakin berlarut dan runyam, pemerintah mesti mengkaji ulang Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mengatasi Terorisme.
Pemerintahan Joko Widodo perlu bergerak lebih cepat dalam mengungkap teror yang mengguncang Sigi, Sulawesi Tengah. Jangan sampai serangan tersebut mengobarkan kembali konflik horizontal yang pernah mendera wilayah itu.
Jika diibaratkan ikan, kebijakan ekspor benih lobster sudah busuk dari kepalanya. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka kembali pintu ekspor benur pada Mei lalu adalah pangkal terjadinya persekongkolan. Penangkapan Edhy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya menjadi pintu masuk mengusut tuntas praktik curang itu.
Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka tabir gelap dari kebijakan sektor perikanan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kementerian Kelautan dan Perikanan tak boleh berkeras meneruskan kebijakan yang jelas-jelas merugikan negara.
Kita patut mengutuk baliho Rizieq, juga ketidaktegasan pemerintah DKI dan polisi. Membiarkan tentara ikut campur menyimpan bahaya yang lain.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semestinya tidak melempar tanggung jawab pembukaan kembali sekolah pada masa pandemi ke daerah.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada gubernur dan bupati tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 semakin menabalkan bahwa pemerintah lebih memilih pendekatan politik.
Politik uang dalam pemilihan kepala daerah diperkirakan meningkat akibat buruknya kondisi ekonomi. KPU dan Bawaslu harus meningkatkan pengawasan.
Skors untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang mencoreng wajah kampus. KPK harus mengusut dugaan korupsi di universitas itu.
Pemerintah mesti mengkaji ulang rencana pembentukan lembaga pengelola investasi (LPI). Selain hadir pada saat yang tidak tepat di tengah ketidakpastian perekonomian global, keberadaan lembaga investasi itu berpotensi membuka ruang bagi para penjarah uang negara beroperasi secara mudah.
TENGOKLAH ke Petamburan, Jakarta Pusat. Sejak pekan lalu, kita menyaksikan hipokrisi semua level pemerintah dan seluruh aparatnya dalam menghadapi Muhammad Rizieq serta para pengikutnya.
DI ERA serba digital ini, perlindungan data pribadi warga negara kian mendesak. Tapi, perlindungan data pribadi tak boleh menjadi dalih untuk melanggengkan korupsi.
Kekisruhan yang terjadi ketika Rizieq Syihab mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa lalu tidak seharusnya terjadi apabila aparat keamanan lebih tegas dan antisipatif.
Lembaga penegak hukum Inggris, Serious Fraud Office (SFO), bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap Bombardier kepada petinggi Garuda Indonesia.
Yang dikhawatirkan itu terjadi juga: Indonesia terjerembap di kubang resesi ekonomi.
Terpilihnya Biden sedikit melegakan napas masyarakat dunia, termasuk sebagian orang Indonesia, yang cemas karena pemimpinnya semakin sering meniru kelakuan Donald Trump.
Karena itu bagi publik yang paling penting adalah sikap Presiden Joko Widodo terhadap kasus-kasus tersebut. Apakah pernyataan Jaksa Agung merupakan pendapat resmi pemerintah Jokowi atau bukan?
Para pejabat publik yang terinfeksi covid-19 harus mendeklarasikan diri untuk mempermudah penelusuran penularan. Anggota kabinet harus menjadi contoh.
Proses pembuatan undang-undang merupakan proses kontrak sosial warga negara melalui para wakilnya di Senayan. Sayangnya, baik pemerintah maupun DPR seakan-akan mengerdilkan makna pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja.
Masyarakat jangan berharap peraturan presiden mengenai supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menguatkan kembali lembaga tersebut.
Anggaran Badan Intelijen Negara di era pemerintahan Joko Widodo naik drastis. Tanpa akuntablitas yang memadai, Badan Intelijen rawan disalahgunakan untuk kepentingan penguasa atau kelompok politik yang dominan.
Beredarnya liputan investigasi media yang mengungkap kelompok pembakar halte Transjakarta saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu semestinya menampar wajah kepolisian.
Pemerintah berencana membangun sarana wisata premium di Pulau Komodo. Percuma ada turis bejibun jika komodonya justru punah.
Sejumlah survei publik menunjukkan buruknya kualitas demokrasi di Indonesia. Tanpa partisipasi publik, demokrasi cuma jadi mainan para oligark di gedung parlemen.
Pemerintah sebaiknya memastikan semua keputusan dalam urusan keselamatan masyarakat banyak ini diambil berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan, bukan politik, apalagi bisnis.
Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya sudah bisa ditebak. Bukan menyelesaikan persoalan, malah memicu dominasi militer di Papua yang berkepanjangan.
Pemerintah sudah berancang-ancang melakukan vaksinasi massal pada tenaga kesehatan pada November ini. Uji klinis fase ketiga belum selesai.
Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat peraturan pemblokiran media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi perlu diawasi lekat-lekat. Jangan sampai aturan itu kelak menjadi alasan untuk membungkam suara kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kerap disuarakan di media sosial.
Tak ada pesta yang layak untuk memperingati satu tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo pada hari ini. Selain banyak dikritik dalam penanganan pandemi Covid-19, tahun perdana ini ditandai dengan kemunduran serius dan nyata dalam kehidupan demokrasi kita.
Kegandrungan polisi memakai pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi sinyal buruk bagi masa depan demokrasi di negeri ini. Apalagi, belakangan ini, polisi terkesan kian represif dan serampangan dalam menggunakan pasal karet itu.
Cara kepolisian menangani para pelajar yang terlibat aksi unjuk rasa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencerminkan slogan “melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat" yang diusung institusi tersebut.
Bank baru hasil penggabungan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi upaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Sejumlah tantangan menunggu.
Polisi menangkapi kelompok oposan yang menolak UU Cipta Kerja. Esensi gerakan mereka berbeda dari masyarakat sipil.
Seumpama bayi, kelahiran Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Senin, 5 Oktober lalu, itu prematur lewat persalinan yang malpraktik.
TAK ada gunanya terburu-buru memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja meski telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat sepekan lalu. Presiden Joko Widodo sebaiknya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias perpu, untuk kemudian membahas ulang aturan itu dari awal.
GEJOLAK menolak Undang-Undang Cipta Kerja muncul di mana-mana. Upaya pemerintah menjelaskan pentingnya undang-undang sapu jagat tersebut tak mampu meredam gelombang protes.
Dengan tidak melibatkan tim independen, komitmen Presiden Joko Widodo menyelesaikan akar masalah kekerasan dan konflik di Papua dipertanyakan.
Masuknya pasal-pasal perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja alias omnibus law semakin membuktikan niat buruk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjauhkan publik dari pembahasan undang-undang itu.
Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan
4 artikel gratis setelah Register.