Edisi Kamis, 27 Maret 2014
JAKARTA - Desa dinilai belum siap mengelola dana miliaran rupiah yang akan dikucurkan. Karena itu, pemerintah berencana menggelar pelatihan tata kelola keuangan terhadap perangkat desa berkaitan dengan akan diterimanya dana desa miliaran rupiah. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temanggung mengatakan hal itu akan diatur dalam peraturan pemerintah yang sedang dipersiapkan terkait dengan dana desa turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. "Tahun ini, pelatihan pengelolaan keuangan untuk perangkat desa dilaksanakan," katanya saat dihubungi.
Mulai tahun ini, desa akan mendapat kucuran dana dari APBN. Berdasarkan penjelasan pasal 72 ayat 2 UU Desa, alokasi anggaran langsung untuk desa sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Sedangkan pasal 72 ayat 4 menerangkan, desa juga mendapat sumber dana minimal 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jika ditotal, rata-rata setiap desa menerima Rp 1,4 miliar.
Baca Selengkapnya
Nusa di Edisi Lainnya
Edisi Rabu, 26 Maret 2014
DENPASAR - Pelaku industri pariwisata Bali mengeluhkan keberadaan tenaga kerja asing ilegal. Sebab, menurut mereka, tenaga kerja asing ilegal telah merebut lahan pekerja lokal. "Kami bahkan menemukan perusahaan jasa selam yang seluruhnya orang asing, dari manajer sampai guide-nya," kata Ketut Rasna dari Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawisri) Bali dalam "Diskusi Selasa Pariwisata" di Bali Tourism Board, Renon, kemarin.
Baca Selengkapnya
Edisi Selasa, 25 Maret 2014
BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh mendesak partai politik menertibkan para kader dan calon legislatornya agar berpolitik lebih santun. Dia meminta kepolisian mengusut dan menindak tegas kader partai yang terbukti membakar, merusak alat peraga, dan membunuh lawan politik. "Kami akan terus mengefektifkan pengawasan dan penanganan pelanggaran melalui koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan," ujarnya kemarin.
Dia mengancam akan memberi sanksi kepada partai yang melakukan pelanggaran pemilu. Saat ini Bawaslu masih mengumpulkan sejumlah bukti dan laporan dari masyarakat dan partai politik. "Kami masih akan mengumpulkan data dan bukti soal pelanggaran itu," kata dia.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 24 Maret 2014