PEKANBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya tiga badan usaha milik daerah (BUMD) di Provinsi Kepulauan Riau yang laporan keuangannya tidak diaudit sejak 2013. Anehnya lagi, meski ketiga BUMD itu tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, pemerintah Kepulauan Riau masih terus memberi penyertaan modal.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menuturkan temuan itu didapati saat KPK memantau dan mengevaluasi sistem pencegahan