PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menjadi angin segar bagi masyarakat sipil sekaligus secercah harapan perbaikan kebebasan berpendapat. Amar putusan itu menyatakan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut merupa