Kurnia Ramadhana
Peneliti Indonesia Corruption Watch

Tepat pada 4 Mei lalu, sepucuk surat dari Istana Negara tiba di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surat yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu berisi permintaan kepada DPR agar segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Tak tanggung-tanggung, Presiden memasukkan kalimat "guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama".

Sebenarnya, RUU Perampasan Aset bukan b