Idul Rishan

Pengajar Departemen Hukum Tata Negara FH UII serta anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS)

Isu tak sedap menimpa Mahkamah Konstitusi (MK), yang diduga mengubah “frasa” dalam salinan putusan pengujian perubahan ketiga Undang-Undang MK. Prasangka masyarakat yang terbentuk terhadap Mahkamah kini tentu tidak bisa dilepaskan dari minimnya prinsip akuntabilitas dalam putusan tersebut. Beberapa pertimbangan