Gunawan Suswantoro
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencabut Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dari program legislasi nasional prioritas. Padahal banyak pihak mendesak agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum segera direvisi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun telah membukukan serangkaian catatan dari Serial Evaluasi Pemilihan Umum Serentak 2019