Richo Andi Wibowo
Dosen Hukum Administrasi Negara UGM

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil pemilihan presiden beberapa waktu lalu turut menjelaskan kedudukan hukum badan usaha milik negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN. Hal ini adalah isu fundamental yang kerap diperdebatkan oleh banyak orang. Namun telah optimalkah MK menjelaskan isu tersebut? Upaya apa lagi yang perlu dipertimbangkan untuk "mendamaikan" perbedaan pandangan