Pembatasan Transaksi Tunai
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya agar Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal bisa segera dibahas di parlemen untuk menjadi undang-undang.
Senin, 30 April 2018
Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya agar Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal bisa segera dibahas di parlemen untuk menjadi undang-undang. Beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucia
...