Di Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kini dalam pembahasan untuk direvisi. Saya telah membaca tiga draf. Yang pertama dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika; yang kedua dari DPR; dan yang ketiga dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Bagaimana isi ketiga draf itu, apakah menegakkan demokratisasi penyia