Madiun -- Lembaga pemantau korupsi Madiun Corruption Watch mendesak Kejaksaan Negeri Madiun menuntaskan dugaan korupsi tunjangan dana purnabakti. Kasus ini melibatkan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Madiun periode 1999-2004. Pemberian tunjangan dinilai tidak ada dasar hukumnya.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2003 menyebutkan penghasilan pemimpin dan anggota Dewan berasal dari uang representasi dan uang paket. Selain itu, mereka