JAKARTA - Pemerintah pesimistis revisi Undang-Undang Komisi Yudisial selesai tahun ini. Apalagi revisi ini tak masuk dalam program legislasi nasional. "Secara prosedural, revisi harus melalui program legislasi nasional," kata Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wicipto Setiadi di Jakarta kemarin.

Wicipto mengatakan 284 rancangan undang-undang masuk dalam program legislasi. Pelaksanaan program legi