FRAKSI-FRAKSI di Dewan Perwakilan Rakyat membuka peluang perubahan materi draf revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Perubahan substansi itu berpeluang dilakukan saat pembahasan revisi antara DPR dan perwakilan pemerintah.

Anggota Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum, Benny Kabur Harman, meminta masyarakat tak khawatir atas berbagai materi dalam draf revisi UU Polri. Alasannya, draf tersebut masih bersifat usulan dari B