DEWAN Perwakilan Rakyat berinisiatif mengusulkan revisi sejumlah undang-undang, antara lain Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, UU TNI, UU Penyiaran, dan UU Kementerian Negara. Sebagian perubahan ataupun tambahan pasal dalam sejumlah revisi undang-undang tersebut bakal mengancam demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta kebebasan pers.

Terkhusus usulan perubahan ketiga UU Kepolisian, Dewan mengajukan perubahan terhadap 17