PEGIAT demokrasi dan masyarakat sipil mengkritik rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk dewan media sosial. Mereka khawatir keberadaan lembaga itu nantinya justru menjadi alat pemerintah untuk mengekang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat publik di media sosial.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan pembentukan lembaga ini patut diwaspadai karena berkelindan dengan revisi Undang-Un