KETUA tim kuasa hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Erfandi, tidak menyangka Mahkamah Konstitusi akan menolak sebagian besar perkara sengketa perselisihan hasil pemilu yang diajukan partainya. Hanya dua dari 13 perkara gugatan PPP yang dibacakan pada Selasa, 21 Mei 2024, yang dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.

“Saya sayangkan karena hakim lebih mengutamakan keadilan prosedural, bukan keadilan substansif,” kata Erfa