SEJUMLAH kalangan menduga kuat ada motif kepentingan politik dan kekuasaan di balik revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Misalnya, kepentingan untuk mengamankan berbagai pembuatan ataupun revisi undang-undang yang kontroversial ketika terjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi, serta kepentingan untuk mengamankan kekuasaan Presiden Joko Widodo di ujung masa jabatannya hingga pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Pakar hukum tata nega