JAKARTA – Pegiat reforma agraria mengkritik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Keberadaan perpres itu dianggap sebagai upaya paksa pemerintah merampas tanah rakyat di dalam kawasan proyek strategis nasional (PSN). 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay, mengatakan perpres tersebut akan menjadi