JAKARTA – Bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengungkapkan kecurigaannya terhadap rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Ahli hukum tata negara itu menduga momentum perubahan undang-undang ini bakal dimanfaatkan untuk menyalahgunakan instrumen hukum demi kepentingan salah satu calon dalam pemilihan presiden 2024. “Karena MK termas