JAKARTA – Kalangan pegiat antikorupsi berharap penanganan skandal dugaan pertemuan antara pimpinan KPK dan tersangka tak hanya dilakukan melalui jalur pemeriksaan dugaan pelanggaran etik, tapi juga tindak pidana. Pemeriksaan pidana diperlukan tidak hanya untuk memperbaiki citra KPK, tapi juga agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bisa melindungi saksi kunci dalam kasus tersebut.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Un