JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong Kementerian Dalam Negeri mengintervensi kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun. Sebab, Thaher adalah pejabat publik dan pemeriksaan terhadapnya memerlukan izin dari Kemendagri. “Saya akan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera bersurat ke Kemendagri,” ujar Wakil Ketua LPSK, Livia