JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo merombak struktur gugus tugas pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dinilai tak cukup untuk menuntaskan akar permasalahan dari lemahnya upaya meredam kejahatan tersebut. Sejumlah organisasi pelindungan buruh migran menilai persoalan terbesar dalam pencegahan, penindakan, dan penanganan korban perdagangan manusia justru berpangkal pada ketiadaan anggaran dan sumber day