JAKARTA – Kalangan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai-ramai bereaksi keras atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menilai putusan yang mengabulkan gugatan perdata dan memerintahkan penundaan Pemilu 2024 itu aneh dan janggal. 

Sama seperti yang ditegaskan sejumlah ahli hukum, para politikus menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak berwenang memutus sengketa pemilu, apalagi memerintahkan penundaan