JAKARTA – Sejumlah kalangan mengkritik sejumlah ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 76/HK/2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BRIN. Pasal-pasal multitafsir dalam peraturan tersebut dianggap rentan digunakan untuk membungkam kritik para peneliti.

Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herlambang P. Wiratraman, mendesak agar atur