JAKARTA – Sejumlah kalangan mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak tiga perkara uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dalih permohonan prematur. Tak hanya dianggap sebagai langkah mundur, putusan ini juga dikhawatirkan melanggengkan bom waktu pemberangusan kebebasan masyarakat sipil oleh penguasa di masa mendatang.

Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Ora