JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lamban menangani pengaduan dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik. Hal itu terlihat dari jawaban DKPP yang baru diterima Koalisi menjelang tenggat akhir kelengkapan administrasi laporan.

Ibnu Syamsu Hidayat, advokat dari Themis Indonesia Law Firm, mengatakan baru mendapat jawaban dari DKPP tepat 16 hari sejak membuat pen