JAKARTA - Dewan Pers dan para praktisi di bidang jurnalistik mengkritik pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka menilai sejumlah pasal dalam KUHP berpotensi memberangus kebebasan pers, bahkan dapat menjerat kerja-kerja jurnalistik secara pidana.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, menilai masuknya pasal-pasal janggal dalam RKUHP merupakan bagian dari upaya sistematis untu...