JAKARTA – Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai tiga tahun periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai masa suram bagi penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang dijamin konstitusi, dianggap makin tergerus.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, mengatakan kondisi tersebut tak membaik. "Selama setahun terakhir, k