JAKARTA – Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami isi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Ketidakpahaman itulah yang belakangan menimbulkan kontroversi. Karena itu, Dewan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mensosialisasi surat edaran tersebut secara luas. Pengawasan juga dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan.

“Surat edaran Mendagri tersebut hanya