JAKARTA – Pemerintah masih enggan membuka hasil perbaikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ke masyarakat. Pemerintah beralasan rumusan terbaru RKUHP itu belum dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga bisa memunculkan masalah jika dibuka ke publik sebelum mendapat persetujuan parlemen. 

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan RKUHP yang dis