JAKARTA – Sejumlah pegiat antikorupsi dan organisasi masyarakat sipil mengkritik sekaligus memprotes keputusan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menonaktifkan 75 pegawainya. Mereka menilai pegawai KPK semestinya secara otomatis beralih status menjadi aparat sipil negara (ASN) tanpa melalui tes wawasan kebangsaan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan alih status pegawai KPK menjadi ASN