JAKARTA — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menganggap perubahan struktural TNI masih menyisakan sejumlah masalah. Al Araf, Direktur Imparsial, mengatakan bahwa hambatan terbesar justru berasal dari pemerintahan, yang menginginkan perluasan kewenangan militer. Contohnya adalah penyusunan peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Menurut dia, regulasi tersebut memberikan kewenangan yang luas