JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengklaim paspor untuk buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, terbit karena petugas Imigrasi Jakarta Utara tidak mengenalnya. Kementerian juga berdalih nama Joko Tjandra tidak muncul dalam sistem verifikasi Kementerian Hukum dan HAM lantaran sudah tidak masuk daftar catatan merah Interpol.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jhoni Gint