JAKARTA - Sebagian besar fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak perlu dimulai dari awal. Menurut Ketua Komisi Hukum DPR, Herman Hery, pembahasan cukup mengacu pada naskah yang sudah disusun anggota parlemen periode 2014-2019. 

"Kedua RUU tersebut sudah disepakati dalam paripurna sebagai RUU yang di-carr...