JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memprotes kebijakan baru bantuan operasional sekolah (BOS) pemerintah. Menurut Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 itu berpotensi diskriminatif.

Risiko tersebut tergambar dalam syarat penyaluran BOS untuk upah guru honorer yang mewajibkan tenaga pengajar mengantongi nomor unik pendidik dan tenaga kependidika