JAKARTA - Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengkritik dalih yang disampaikan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perihal proses revisi UU KPK. "Fokus kami pada Program Legislasi Nasional 2019. Faktanya, tidak ada rencana pembahasan UU KPK," kata kuasa hukum pemohon, Saor Siagian, kepada Tempo, kemarin.

Saor menyatakan Dewan mengklaim telah melakukan sosialisasi RUU KPK selam