JAKARTA - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berbeda pendapat dalam menyikapi pasal-pasal yang kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mayoritas fraksi dari partai pemerintah memastikan akan menutup peluang untuk mengubah pasal-pasal pada kedua rancangan undang-undang itu. Hal itu berbeda dengan sikap fraksi dari partai oposisi yang membuka peluang perubahan setiap pasal dalam ke