JAKARTA - Para pegiat hak asasi manusia dan lingkungan meminta Dewan Perwakilan Rakyat mengundang mereka sebelum pembahasan revisi sejumlah undang-undang warisan legislatif periode sebelumnya dilakukan. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mengatakan anggota Dewan periode baru perlu mengetahui masukan dari masyarakat mengenai sejumlah pasal yang dianggap kontroversial.

"Mereka perlu mengundang masyarakat sipil untuk mende