JAKARTA - Pengamat politik menganggap pemerintah ikut mengendalikan upaya pelemahan terhadap demokrasi. Upaya itu terlihat dari revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU Pemasyarakatan. Revisi ketiga undang-undang ini diduga mengarah pada pembungkaman demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta pelemahan pemberantasan korupsi.

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies, Arya Fern