JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah serius dalam mengevaluasi dan mengawasi seluruh izin pengelolaan sumber daya alam. Hal ini disampaikan setelah KPK melakukan penindakan dengan operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap petinggi PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 26 Oktober lalu.

"Dari pencegahan, kami sudah membuat rekomendasi (kepada pemerintah), dari