JAKARTA - Pemerintah menolak menganggarkan honor bagi saksi Pemilihan Umum 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, mengatakan honor tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab partai karena para saksi bekerja untuk partai, bukan pemerintah. "Justru netralitas saksi tidak terjamin kalau d